Permasalahan Ekonomi — Melalui perkembangan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir, lembaga penelitian INDEF merancang sebuah proyeksi untuk perekonomian Indonesia di tahun 2017. Proyeksi tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi
Baik Brexit maupun terpilihnya Donald Trump sebagai presiden memberikan tekanan pada pasar keuangan dan akhirnya merembet ke perekonomian global.
Hal ini ditambah dengan Tiongkok yang belum pulih seluruhnya berdampak kepada produksi dan konsumsi komoditas mentah di dunia.
Selain itu, ekonomi Indonesia pada 2017 diprediksikan masih akan bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga, dengan sektor ini menyumbang lebih dari 50 persen PDB Indonesia.
Tantangan negara pada 2017 selain inflasi pada harga-harga volatile food dan sejumlah daerah yang masih mencetak harga diatas level nasional, adalah perbaikan iklim investasi. Efek investasi terhadap ekspansi bisnis menjadikannya sebagai sarana yang ampuh untuk memperkecil ketimpangan pembangunan.
Sampai saat ini, investasi masih terkonsentrasi di daerah Jawa, sehingga perkembangan bisnis juga terpusat disana. Perlambatan sektor keuangan juga menjadi permasalahan tersendiri, dimana pertumbuhan ekonomi perbankan pada 2016 diproyeksi INDEF tidak lebih dari 10 persen.
INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memperhitungkan berbagai faktor dan dinamika, adalah sebesar 5,0 persen. Nilai ini akan ditentukan oleh dua faktor, yatu efektivitas kebijakan pemerintah dalam memulihkan daya beli masyarakat dan menarik investasi langsung yang berimplikasi pada peningkatan lapangan kerja.
Tergantung eksekusi pemerintah, jika kedua faktor tersebut tidak mampu direalisasikan, maka angka pertumbuhan akan mencapai 4,9 persen saja. Kemampuan pemerintah dalam menghentikan deindustrialisasi juga berefek kepada kontribusi sektor industri manufaktur di Indonesia.
Inflasi
Secara makroekonomi, inflasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terlalu tinggi akan menekan sektor konsumsi rumah tangga, dimana perekonomian di Indonesia ditopang oleh sektor tersebut. Inflasi akan mempengaruhi tingkat suku bunga, yang akan berdampak pula kepada kenaikan harga. Inflasi akan menjadi faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi.
Pada 2017 inflasi diproyeksikan tidak akan bergerak terlalu tinggi, karena tidak adanya tekanan yang terlalu besar. Tetapi, inflasi di sektor volatile food masih tinggi sehngga penanganan terhadap inflasi akan ditentukan dari seberapa besar upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pangan, termasuk memperbaiki jalur distribusi dan memberantas penimbun bahan pangan.
Meskipun secara umum inflasi diproyeksikan cukup rendah, kenaikan tajam dapat terjadi pada harga kebutuhan pokok musiman. INDEF memproyeksi tingkat inflasi Indonesia 2017 sebesar 4,0 persen, sesuai target inflasi pemerintah Indonesia.
Nilai tukar
Kondisi perekonomian Amerika Serikat pasca kemenangan Donald Trump akan menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar US.
Paket kebijakan ekonomi Trump yang mengusung proteksi juga akan mempengaruhi perdagangan, investasi, dan keuangan internasional yang juga akan memberikan dampak bagi Indonesia secara transaksi ekonomi internasional.
Permintaan ekspor Indonesia yang mengalami penurunan juga akan mempengaruhi akumulasi cadangan devisa sebagai safeguard perekonomian jika mengalami tekanan.
Berbagai persoalan domestik juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Hal-hal tersebut adalah: 1. Masih dangkalnya pasar keuangan domestik; 2. tingginya kebergantungan valas domestik terhadap pasokan asing non-resident; 3. Masih buruknya kinerja ekspor; 4. Minimnya aliran Devisa Hasil Ekspor (DHE); 5. Masih tingginya defisit neraca transaksi; 6. tingginya kebutuhan pembayaran utang luar negeri dan kegiatan impor.
INDEF memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp. 13.500 per USD. Fluktuasi nilai tukar pada 2017 diperkirakan akan lebih besar mengingat Brexit, kebijakan ekonomi Trump, dan rebalancing perekonomian Tiongkok.
Tingkat pengangguran terbuka
INDEF memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka pada 2017 sebesar 5,8 persen, dimana diproyeksikan bersumber dari menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja, disebabkan stagnansi pertumbuhan sektor-sektor tradable.
Selama ini sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi terbatas hanya pada sektor nontradable, dengan pertumbuhan sektor tradable, terutama industri, dibawah pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor pertanian juga kian tersingkirkan.
Hal ini menyebabkan elastisitas penyerapan tenaga kerja menurun, ditambah lagi dengan pertambahan penduduk yang tak terkendali. pertambahan penduduk ini dapat berakibat bonus demografi, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan negara dalam mendidik sumber daya manusia yang kompeten.
Pendidikan kejuruan yang disebut-sebut mampu menyediakan tenaga kerja siap pakai, tingkat pengangguran lulusannya meningkat selama beberapa dekade ini. lulusan perguruan tinggi kian bertambah, tetapi tidak diikuti penyerapan tenaga kerja yang memadai.
Demi menekan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah perlu melakukan dua langkah, yaitu: 1. Meningkatkan pertumbuhan sektor tradable, terutama pertanian dan manufaktur. Hal ini perlu dilakukan karena daya dukung sektor-sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung menurun.
Kondisi ini diikuti dengan perlambatan sektor nontradable sehingga harus diperbaiki. Kebijakan yang mendukung sektor tradable perlu dibuat agar peningkatan lebih mudah untuk dilakukan; 2. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, tetapi tingkat SDM Indonesia telah sangat jauh tertinggal dari negara lain sehingga perlu dilakukan peningkatan melalui pendidikan formal maupun pengembangan skill.
Tingkat kemiskinan
Tahun 2017, pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada rentang 9,5 persen hingga 10,5 persen. INDEF memproyeksikan tingkat kemiskinan pada 2017 sebesar 10,7 persen. Persoalan efektifitas program dan penurunan kualitas pertumbuhan merupakan dua penyebab utama masih tingginya tingkat kemiskinan di tahun depan.
Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan efektifitas berbagai program pengentasan kemiskinan, misalnya reformasi agraria hingga dana desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kontributif bagi penyediaan lapangan kerja agar target penurunan tingkat kemiskinan dapat terealisasi.
Selain itu, langkah-langkah untuk menjaga daya beli masyarakat terutama di perdesaan menjadi kebijakan penting dan menjadi prioritas pemerintah.
Ironisnya, di tengah menurunnya kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mereduksi angka kemiskinan, anggaran kemiskinan semakin meningkat. Lebih parah lagi, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan justru kembali memburuk. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tersebar tingkat pengeluaran di antara penduduk kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya membutuhkan momentum demi mendasari pertumbuhan yang lebih tinggi dalam tahun-tahun setelahnya. Akan tetapi, fluktuasi yang terjadi dalam perekonomian Indonesia pada 2016 belum dapat menyediakan momentum untuk pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
Hal ini disebabkan sejumlah keadaan baik domestik maupun internasional yang memberikan tekanan kepada perekonomian Indonesia. Sejumlah saran kebijakan diberikan oleh INDEF berdasarkan pertimbangan dinamika perekonomian yang terjadi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Menggunakan saran-saran kebijakan tersebut, walaupun tidak dalam jangka pendek, perubahan perekonomian dapat terjadi sehingga peluang untuk mencapai momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat diperolah.